Negara Tidak Boleh Kalah: Menhan RI dan Panglima TNI Pimpin Penertiban Tambang Ilegal

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil L, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) meninjau langsung penertiban aktivitas tambang ilegal di Dusun Nadi, Desa Lubuk Lingkuk, Kecamatan Lubuk Besar, Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rabu (19/11/2025).

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas maraknya penambangan timah tanpa izin di kawasan hutan. Hasil pengecekan menemukan aktivitas tambang berada di atas lahan hutan produksi seluas 262,85 hektar yang dimanfaatkan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan potensi kerugian negara.

Menhan Sjafrie menegaskan bahwa pemerintah melalui Satgas PKH akan mengambil langkah tegas sesuai amanat Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Ia menekankan bahwa negara tidak boleh kalah dalam menghadapi kegiatan ilegal. “Secara fisik, seluruh aktivitas ilegal ini sudah kami tutup di wilayah tersebut,” tegasnya.

Dalam peninjauan, Satgas menemukan berbagai alat berat dan perlengkapan penambangan ilegal, seperti 21 excavator, 2 bulldozer, 1 genset, 10 mesin hisap pasir/timah, dan peralatan lainnya. Semua alat tersebut telah diamankan sebagai barang bukti.

Penertiban ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum sekaligus menjaga kedaulatan sumber daya alam. Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus selaras dengan prinsip bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.